S M P Kelas 7 – PKN – Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.

 

Bagaimana dengan Gedung Pancasila? Gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila. Coba kalian cari informasi lebih lanjut tentang gedung tersebut ini dari berbagai sumber belajar yang tersedia.

Setelah memperoleh informasi tentang Gedung Pancasila, coba kalian me nyanyikan lagu nasional ”Garuda Pancasila” secara ber sama-sama di pimpin oleh salah seorang dari kalian. Nyanyi kanlah lagu nasional tersebut dengan khidmat. Apakah kalian memperhatikan teman-teman kalian ketika menyanyi lagu Garuda Pancasila?

Bagaimana perasaanmu setelah menyanyi kan lagu nasional tersebut? Jika lagu nasional ”Garuda Pancasila” kalian nyanyikan dengan khidmat, akan timbul semangat untuk mencintai Panca sila sebagai
dasar negara. Coba kalian baca secara cermat lirik lagu ter sebut, apa nilai dan semangat yang termuat didalamnya?

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri
negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa
dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau
ingat. Seperti yang diucapkan oleh Proklamator Kemerdekaan Indonesia Ir.
Soekarno, ”Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Pernyataan tersebut lebih
dikenal dengan singkatan ”Jasmerah”. Tidak melupakan sejarah perjuangan
bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia.
Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia.

Para pendiri negara, telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk
me ngantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Pada bab ini,
kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan
Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, akan kita pelajari juga bagaimana
Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang

beragam agar tercipta keharmonisan. Diharapkan setelah mempelajari
bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

 

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

1. Pembentukan BPUPKI.

Amati gambar 1.2, tentang persidangan resmi BPUPKI dengan teliti.
Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Pertanyaan
tersebut berkenaan dengan BPUPKI, khususnya berkaitan dengan hal-
hal berikut : kapan dibentuk, siapa yang membentuk, bagaimana suasana
pembentukan, berapa jumlah anggota, bagaimana susunan organisasi, apa
tugas BPUPKI, kapan melaksanakan persidangan, dan siapa saja tokoh
pendiri Negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut.
Buatlah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan baik, kemudian kumpulkan
pada guru kalian.

Coba pertanyaan kalian tersebut dicari jawabannya dalam uraian
berikut ini.
Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan
penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda.
Sejarah juga mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia
Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat
pepatah ”lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya”, tepat kiranya
untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu.
Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa
Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia
dikirim hingga ke Burma (Myanmar) untuk melakukan pekerjaan
pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk.
Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu
berlangsung.

b. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan,
pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-
keluarga di Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi.

c. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerja-
kan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan
memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat
buruk (Ruswandi Hermawan dan Sukanda Permana, 2009 :61 dengan
pengubahan).

Carilah dari berbagai sumber berkaitan dengan kisah di atas, buatlah
ringkasannya pada selembar kertas dan ditempelkan pada dinding kelas
kalian.

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah
di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan
Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan
dikumandangkan oleh Jepang seperti ”Jepang Pelindung Asia, Jepang
Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia” untuk menarik simpati bangsa
kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan
Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu
(Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu
persatu daerah yang dikuasai Jepang, kembali ke tangan Sekutu. Melihat
hal itu, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945,
Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk
menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April
1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi
BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua
(62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang
anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang)
dan R.P Soeroso. Setelah mengatahui hal itu, carilah dari berbagai sumber
tentang tokoh-tokoh BPUPKI dan tempelkanlah di dinding kelas, agar kalian
selalu mengingat jasa-jasa para pendiri negara.

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali
sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang
resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai
dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara.
Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan
17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-
Undang Dasar.
Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya
dihadiri oleh tiga puluh delapan (38) orang kegiatan
ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama
dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas
rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Ir. Soekarno.
Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung ”Chuo Sangi
In”, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan
Gedung Pancasila (lihat gambar 1.1).

Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan.

 

2. Perumusan Dasar Negara.

Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri.

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, Kewarganegaraan
menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.

Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan
bahwa :
”…rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada
peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan
timur.”
”… kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri
haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita
beribu-ribu tahun umurnya. (Risalah Sidang, halaman 12)

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara.
Menurut Soepomo, dasar negara Indonsia merdeka adalah sebagai berikut.
1. Persatuan.
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir dan batin.
4. Musyawarah.
5. Keadilan rakyat.

Soepomo juga menekankan bahwa negara
Indonesia merdeka bukanlah negara yang mem-
persatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam
masyarakat dan tidak mempersatukan diri nya dengan
golongan yang paling kuat (golongan politik atau
ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi mengatasi
segala golongan dan segala paham perorangan,
mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat.

 

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar
negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk philosophische grondslag
atau weltanschauung. Philosophische Grondslag atau Weltanschauung
adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya
untuk diatasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara
Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar
negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut.
1.Kebangsaan Indonesia.
2.Internasionalisme atau peri kemanusiaan.
3.Mufakat atau demokrasi.
4.Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

 

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun me nyampai-
kan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan
dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang
teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut
dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar,
dan di atas kelima dasar itulah mendirikan Negara
Indonesia yang kekal dan abadi.

Diskusikan dengan teman kalian usulan dari Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno
tersebut. Laporkan hasil diskusi kalian di depan kelas agar mendapat tanggapan dari teman-teman
sekelas kalian.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk
Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang
akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan
delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas
Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin,
Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs.
Mohammad Hatta.

Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan me-
me riksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka.
Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan,
yaitu : (1) golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
(2) golongan usul yang mengenai dasar; (3) golongan usul yang mengenai
soal unifikasi dan federasi; (4) golongan usul yang mengenai bentuk negara
dan kepala negara; (5) golongan usul yang mengenai warga negara; (6)
golongan usul yang mengenai daerah; (7) golongan usul yang mengenai soal
agama dan negara; (8) golongan usul yang mengenai pembelaan, dan (9)
golongan usul yang mengenai soal keuangan. (Risalah Sidang BPUPKI dan
PPKI, 1995:88-89)

Sesudah sidang Chuo Sangi In, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan
tiga puluh delapan (38) anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai.
Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri atas
anggota-anggota sebagai berikut : Ir. Soekarno sebagai ketua, Mohammad
Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis, Mr. Achmad Soebardjo (golongan
kebangsaan), Kyai Haji Wahid Hasjim, Kyai Haji Kahar Moezakir, Haji Agoes
Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia Kecil yang  berjumlah sembilan orang ini dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di
Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar).

Rapat ber langsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antarpeserta
tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Persetujuan
Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum
dasar (Undang-Undang Dasar). Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan
hukum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad
Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo
disebut ”Gentlemen’s Agreement”. (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara, Tim Penyusun, 2012 : 35-36).

Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara
yang tercantum dalam rancangan mukadimah hukum dasar. Naskah ini
memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD 1945. Adapun bunyi
lengkap naskah mukadimah hukum dasar adalah sebagai berikut.
”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan
berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Sumber: jakarta.go.id

Diskusikanlah isi naskah ”Mukadimah” dan analisis perbedaannya
dengan sila-sila Pancasila seperti tertuang dalam Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Laporkan hasil diskusi kalian di depan kelas
dan mendapat tanggapan dari teman-teman kelompok lainnya.

Naskah ”Mukadimah” yang ditanda ta ngani oleh sembilan orang anggota
Panitia Sembilan, dikenal dengan nama ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta
Charter”. Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa ”Mukadimah”
dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan
anggota-aggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah ”Mukadimah” tersebut dibawa
ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945,
mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam
Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu-
syawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”Piagam Jakarta”
tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan.
Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi
”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”, diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Mohammad Hatta
bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka
memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah
yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian
kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang
dimaksud adalah ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya”.

Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad
Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman
Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat
pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa
yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat
tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Sekarang coba kalian simulasikan di depan kelas, suasana para tokoh
yang membahas permasalahan rumusan sila pertama ini. Lakukanlah dengan
sungguh-sungguh dan mendapat masukan dari teman-teman di kelas kalian.
Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-
waratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi
bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa
sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah
menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal
7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai.

Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945
tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar
Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno
diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI
beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno
mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan
merupakan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa
Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri,
anggota PPKI ditambah menjadi enam orang sehingga anggota seluruhnya
menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa
Indonesia. Coba kalian cari informasi lebih lanjut siapa saja anggota PPKI,
dari daerah mana asal mereka, apakah keanggotaan PPKI mencerminkan
keterwakilan rakyat Indonesia? Presentasikan di depan kelas hasil temuan
kalian dan lengkapi dengan hasil temuan teman kalian.

Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus
1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang
untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat,
tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta
memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus
1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan
keputusan sebagai berikut.
1. Menetapkan UUD 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu
Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Salah satu keputusan sidang PPKI adalah me-
ngesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum
rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *