{"id":27,"date":"2024-05-30T03:50:54","date_gmt":"2024-05-30T03:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/?p=27"},"modified":"2024-06-01T11:20:50","modified_gmt":"2024-06-01T11:20:50","slug":"permenkes-rekam-medis-elektronik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/permenkes-rekam-medis-elektronik\/","title":{"rendered":"Permenkes Rekam Medis Elektronik 24 Th 2022"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\"><button id=\"listenButton1\" class=\"responsivevoice-button\" type=\"button\" value=\"Play\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; Baca &amp; Dengarkan<\/span><\/button>\n        <script>\n            listenButton1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Wajib e-RM Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis , Download Disini ! PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi; bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269\/MENKES\/PER\/III\/2008 tentang Rekam Medis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perludiganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang \u00a0RekamMedis; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5607); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5542); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor83); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290\/MENKES\/PER\/III\/2008 tentang Persetujuan TindakanKedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor915); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKAM MEDIS. BAB 1 \u2013 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan\/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan\/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, \u00a0dan\/atau Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan\/atau menyebarkan informasi Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan\/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan\/atau keperluan pihak Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan Pasal 2 Pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk: meningkatkan mutu pelayanankesehatan; memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan RekamMedis; menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis;dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi. BAB 2 \u2013 PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal\u00a03 1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan\/atau Tenaga Kesehatanlainnya; b) puskesmas; c) klinik; d) rumahsakit; e) apotek; f) laboratoriumkesehatan; g) balai;dan h) Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Pasal 4 :\u00a0 1) Kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik juga berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin. 2) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 5 : Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas\u00a0 Pelayanan Kesehatan. Pasal 6 : Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing- masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 7 : 1) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan mengacu pada pedoman Rekam Medis Elektronik. Pasal 8 : 1) Menteri memfasilitasi penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan: a) Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;dan b)platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan. 3) Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian\/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Pasal 9 : 1) Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dapat berupa Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sendiri, atau Penyelenggara Sistem Elektronik melalui kerja sama. 2) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kesehatan. 3) Penyelenggara Sistem Elektronik pada Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada sektor kesehatan di kementerian yang bertanggung jawab pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 : 1) Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan\/atau interoperabilitas. 2) Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya. 3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan salah satu atau lebih Sistem Elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data. 4) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Pasal 11 : 1) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus mengacu kepada variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan. 2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \u00a0merupakan elemen data yang terdapat pada Sistem Elektronik Rekam Medis Elektronik. 3) Meta data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi definisi, format, dan kodifikasi. Pasal 12 : 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib melakukan registrasi Sistem Elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan. 2) Registrasi Sistem Elektronik sebagaimana \u00a0dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit terdiri atas: a) nama Sistem Elektronik; b) dokumentasi sistem; c) fitur\/fungsi yang tersedia; d) lokasi penyimpanan data; e) variabel dan meta data; dan f) daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna Sistem Elektronik, jika Sistem Elektronik digunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain. 3) Dalam hal terdapat perubahan data pada dokumen registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Bagian Kedua : Kegiatan Paragraf 1\u00a0 : Umum Pasal 13 : 1) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas: a) registrasi Pasien; b) pendistribusian data Rekam Medis Elektronik; c) pengisian informasiklinis; d) pengolahan informasi Rekam MedisElektronik; e) penginputan data untuk klaimpembiayaan; f) penyimpanan Rekam MedisElektronik; g) penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik;dan h) transfer isi Rekam Medis Elektronik. 2) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sampai dengan huruf h dilakukan oleh tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain. 3) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 4) Dalam hal terdapat keterbatasan tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain yang mendapatkan pelatihan pelayanan Rekam Medis Elektronik. 5) Dalam hal Rekam Medis Elektronik diselenggarakan pada tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, atau tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan lain, kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter dan dokter gigi, atau Tenaga Kesehatan lain Paragraf 2 Registrasi Pasien Pasal 14 1) Registrasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. 2) Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama Pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3) Dalam hal Pasien tidak memiliki atau tidak diketahui identitasnya, pengisian data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, atau surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Data sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi agama, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan. Paragraf 3 Pendistribusian Data Rekam Medis Elektronik Pasal 15 Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengiriman data Rekam Medis Elektronik dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Paragraf 4 Pengisian Informasi Klinis Pasal 16 1) Pengisian informasi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan\u00a0 pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada Pasien. 2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah Pasien menerima pelayanan kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan 3Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan atau pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan. Pasal 17 1) Pengisian informasi klinis oleh Tenaga Kesehatan \u00a0pemberi pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenis Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, harus dilakukan secara terintegrasi. 2) Pengisian informasi klinis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengisian Rekam Medis Elektronik dalam satu dokumen yang meliputi beberapa catatan\/informasi kesehatan Pasien dari Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dan waktu pemberian pelayanan kesehatan secara berurutan. 3) Selain pengisian informasi klinis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dapat melakukan pengisian informasi klinis dalam data keluarga (family folder) dengan tetap mempertimbangkan privasi masing-masing anggota keluarga. Paragraf 5 Pengolahan Informasi Rekam Medis Elektronik Pasal 18 1) Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas: pengkodean; pelaporan;dan penganalisisan. 2) Pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru\/International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: pelaporan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan pelaporan eksternal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. 4) Penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap data Rekam Medis Elektronik secara kuantitatif dan kualitatif. 5) Selain pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan alasan tertentu tidak dapat menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik harus melakukan pengindekan. 6) Pengindeksan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan pengelompokan data paling sedikit berupaindeks: namaPasien; alamat; jenispenyakit; tindakan\/operasi;dan kematian. Paragraf 6 Penginputan Data Untuk Klaim Pembiayaan Pasal 19 Penginputan data untuk klaim pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan penginputan kode klasifikasi penyakit pada aplikasi pembiayaan berdasarkan hasil diagnosis dan tindakan yang ditulis oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan Rekam Medis, dalam rangka pengajuan penagihan biaya\u00a0pelayanan. Paragraf \u00a07 Penyimpanan Rekam Medis\u00a0Elektronik Pasal 20 1) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan penyimpanan data Rekam Medis pada media penyimpanan berbasis digital pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik. 3) Media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) server; b) sistem komputasi awan (cloud computing) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan\/atau c) media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi. 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki cadangan data (backup system). 5) Cadangan data (backup system) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a) diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b) dilakukan secara periodik;dan c) dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 21 : Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terhubung\/terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Pasal 22 :\u00a0 1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri. 2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kesehatan. 3) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, memanfaatkan data, dan hal lain yang merugikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pakta integritas atau NonDisclosure Agreement yang dilampirkan pada saat melakukan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh akses yang tidak terbatas terhadap data Rekam Medis Elektronik yang disimpan. Paragraf 8 \u2013 Penjaminan Mutu Pasal 23 1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dilakukan secara internal oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2) Penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit mutu Rekam Medis Elektronik yang dilakukan berkala oleh tim reviu Rekam Medis yang dibentuk oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dilakukan sesuai dengan pedoman Rekam Medis Elektronik. 3) Selain penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melakukan audit mutu Rekam Medis Elektronik dan dapat melibatkan pihak terkait, sebagai bagian dari pembinaan dan\u00a0 pengawasan. Paragraf 9 Transfer Isi Rekam Medis Elektronik Pasal 24 :\u00a0 1) Transfer isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pengiriman Rekam Medis dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan perorangan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan. 2) Transfer isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Bagian Ketiga Kepemilikan dan Isi Rekam Medis Pasal 25 : 1) Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan\/atau penggunaan oleh orang, dan\/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada \u00a0ayat (1). Pasal 26 1) Isi Rekam Medis milik Pasien. 2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien. 3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain. 4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a) Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan\/atau b) Pasien dalam keadaan darurat. 5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien. 6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiriatas: a) identitas Pasien; b) hasil pemeriksaan fisik dan penunjang; c) diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan;dan d) nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan. 8) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan. 9) Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis \u00a0dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan. 10) Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 11) Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak. Pasal 27 :\u00a0 1) Isi Rekam Medis Elektronik terdiriatas: a) dokumentasi administratif;dan b) dokumentasi klinis. 2) Dokumentasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi dokumentasi pendaftaran. 3) Dokumentasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengembangkan isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman Rekam Medis Pasal 28 :\u00a0 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus membuka akses seluruh isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan. 2) Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi Rekam Medis Elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan. 3) Pengolahan data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan\/atau pembuatan kebijakan bidang kesehatan, dengan memperhatikan prinsip kedokteran berbasis bukti (evidence based), etika kedokteran, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Data kesehatan yang dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain berasal dari data Rekam Medis Elektronik, juga dapat berasal dari data lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan\/atau institusi lain. Bagian Keempat Keamanan dan Perlindungan Data Pasal 29 1) Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi,meliputi: a) kerahasiaan; b) integritas;dan c) ketersediaan. 2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. 3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk 4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang \u00a0ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal\u00a030 1) Dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan hak akses kepada Tenaga Kesehatan dan\/atau tenaga lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2) Pemberianhak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak untuk : a) penginputan data; b) perbaikan data;dan c) melihat data. 4) Penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pengisian data administratif dan data klinis Pasien, yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangan bidang masing- masing. 5) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data administratif dan data klinis Pasien. 6) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan batas waktu paling lama 2\u00d724 jam sejak data di input. 7) Dalam hal kesalahan data administratif diketahui melebihi tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perbaikan data dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan\/atau pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 8) Melihat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan informasi terkait data di dalam Rekam Medis Elektronik untuk keperluan pelayanan atau administrasi. 9) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan prinsip keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Pasal 31 : 1) Selain pemberian hak ases sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. 2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi Rekam Medis Elektronik dan identitas penanda tangan. 3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Bagian Kelima Kerahasiaan Pasal 32 1) Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan\/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien; pimpinan Fasilitas PelayananKesehatan; tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; badan hukum\/korporasi dan\/atau Fasilitas PelayananKesehatan; mahasiswa \/ siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan\/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;dan pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bagian Keenam Pembukaan Isi Rekam Medis Pasal 33 : 1) Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan: a) atas persetujuan Pasien; dan\/atau b) tidak atas persetujuan Pasien. 2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. 3) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pasal 34 : 1) Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk: a) kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatanPasien; b) permintaan Pasien sendiri;dan\/atau c) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. 2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3) Dalam hal Pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami\/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan\/atau saudara kandung Pasien. 5) Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ahli waris. 6) Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan. 7) Pembukaan isi Rekam Medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan secara tertulis dan\/atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 35 : 1) Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan: a) pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakanhukum; b) penegakan etik ataudisiplin; c) audit medis; d) penanganan kejadian luar biasa\/wabah penyakit menular\/kedaruratan kesehatan masyarakat\/ bencana; e) pendidikan danpenelitian; f) upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;dan\/atau g) ain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien. 3) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Pasal 36 : 1) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. 2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jendral. 3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang menyampaikan permintaan pembukaan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4) Persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pembukaan isi Rekam Medis yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen Rekam Medis dan\/atau memperlihatkan dokumen asli. Pasal 37 : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dalam hal pembukaan isi Rekam Medis untuk kepentingan: a) penanganan kejadian luar biasa\/wabah penyakit menular\/kedaruratan kesehatan masyarakat\/bencana; dan b) upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat, identitas Pasien dapat dibuka kepada institusi yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan\u00a0 peraturan perundang-undangan. Bagian \u00a0Ketujuh \u2013 Pelepasan Hak Atas Isi Rekam Medis Pasal 38 : Pasien dan\/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum. Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan \u00a0untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bagian Kedelapan Jangka Waktu Penyimpanan Pasal 39 1) Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien. 2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, data Rekam Medis Elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan. 3) Pemusnahan Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam pedoman Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB III PEMBINAAN DAN\u00a0PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 41 1) Menteri, gubernur, dan bupati\/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati\/walikota dapat melibatkan pihak lain yang terkait. 3) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik diarahkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan Rekam Medis Elektronik. 4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a) sosialisasi; b) monitoring dan evaluasi;dan\/atau c) bimbingan teknis. Bagian Kedua Sanksi Pasal 42 Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pengenaan sanksi administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Direktur Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) teguran tertulis;dan\/atau b) rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Pasal 43 : Sanksi administratif dikenakan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari: a) pengaduan;dan\/atau b) hasil monitoring dan evaluasi. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud\u00a0 pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jendral. Pasal 44 1) Pengaduansebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan\/atau institusi\/lembaga\/instansi\/organisasi. 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) dilakukan secara tertulis;dan b) memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya. 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmemuat: a) nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;dan b) keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. BAB IV \u2013 KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Pasal 46 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269\/MENKES\/PER\/III\/2008 tentang Rekam Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 829\", \"Indonesian Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Wajib e-RM<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/snars.web.id\/rs\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/32.-Permenkes-No-24-Tahun-2022-tentang-Rekam-Medis.pdf\"><span style=\"color: #0000ff;\">Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis , Download Disini !<\/span><\/a><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\">PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">TENTANG REKAM MEDIS<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi;<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000000;\">bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269\/MENKES\/PER\/III\/2008 tentang Rekam Medis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perludiganti;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang \u00a0RekamMedis;<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<\/span><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><span style=\"color: #000000;\">Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5607);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5542);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor83);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290\/MENKES\/PER\/III\/2008 tentang Persetujuan TindakanKedokteran;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor915);<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor156);<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">MEMUTUSKAN:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKAM MEDIS.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\">BAB 1 \u2013 KETENTUAN UMUM<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 1<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan\/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><span style=\"color: #000000;\">Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan\/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, \u00a0dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan\/atau menyebarkan informasi<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan\/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan\/atau keperluan pihak<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 2 Pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000000;\">meningkatkan mutu pelayanankesehatan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan RekamMedis;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>BAB 2 \u2013 PENYELENGGARAAN<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Kesatu<br \/>\nUmum<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal\u00a03<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan\/atau Tenaga Kesehatanlainnya;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) puskesmas;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) klinik;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">d) rumahsakit;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">e) apotek;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">f) laboratoriumkesehatan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">g) balai;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">h) Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 4 :\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik juga berlaku bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 5 :<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas\u00a0 Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 6 :<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing- masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 7 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan sejak Pasien masuk sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyusun standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan mengacu pada pedoman Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 8 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Menteri memfasilitasi penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b)platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian\/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 9 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dapat berupa Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sendiri, atau Penyelenggara Sistem Elektronik melalui kerja sama.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Penyelenggara Sistem Elektronik pada Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada sektor kesehatan di kementerian yang bertanggung jawab pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 10 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan\/atau interoperabilitas.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan salah satu atau lebih Sistem Elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 11 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus mengacu kepada variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \u00a0merupakan elemen data yang terdapat pada Sistem Elektronik Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Meta data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi definisi, format, dan kodifikasi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 12 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib melakukan registrasi Sistem Elektronik yang digunakannya di Kementerian Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Registrasi Sistem Elektronik sebagaimana \u00a0dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit terdiri atas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) nama Sistem Elektronik;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) dokumentasi sistem;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) fitur\/fungsi yang tersedia;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">d) lokasi penyimpanan data;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">e) variabel dan meta data; dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">f) daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna Sistem Elektronik, jika Sistem Elektronik digunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Dalam hal terdapat perubahan data pada dokumen registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara Rekam Medis Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik harus melaporkan kepada Kementerian Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Kedua : Kegiatan<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 1\u00a0 : Umum<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 13 :<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) registrasi Pasien;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) pendistribusian data Rekam Medis Elektronik;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) pengisian informasiklinis;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">d) pengolahan informasi Rekam MedisElektronik;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">e) penginputan data untuk klaimpembiayaan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">f) penyimpanan Rekam MedisElektronik;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">g) penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">h) transfer isi Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sampai dengan huruf h dilakukan oleh tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Dalam hal terdapat keterbatasan tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain yang mendapatkan pelatihan pelayanan Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Dalam hal Rekam Medis Elektronik diselenggarakan pada tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, atau tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan lain, kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter dan dokter gigi, atau Tenaga Kesehatan lain<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 2<br \/>\nRegistrasi Pasien<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 14<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Registrasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama Pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Dalam hal Pasien tidak memiliki atau tidak diketahui identitasnya, pengisian data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, atau surat pengantar dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Data sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi agama, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 3<br \/>\nPendistribusian Data Rekam Medis Elektronik<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 15<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengiriman data Rekam Medis Elektronik dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 4<br \/>\nPengisian Informasi Klinis<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 16<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pengisian informasi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan\u00a0 pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada Pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah Pasien menerima pelayanan kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Dalam hal terjadi kesalahan pencatatan atau pendokumentasian dalam pengisian informasi klinis, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 17<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pengisian informasi klinis oleh Tenaga Kesehatan \u00a0pemberi pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenis Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, harus dilakukan secara terintegrasi.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Pengisian informasi klinis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengisian Rekam Medis Elektronik dalam satu dokumen yang meliputi beberapa catatan\/informasi kesehatan Pasien dari Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dan waktu pemberian pelayanan kesehatan secara berurutan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Selain pengisian informasi klinis secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dapat melakukan pengisian informasi klinis dalam data keluarga <em>(family folder<\/em>) dengan tetap mempertimbangkan privasi masing-masing anggota keluarga.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 5<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pengolahan Informasi Rekam Medis Elektronik<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 18<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">pengkodean;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">pelaporan;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">penganalisisan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru\/<em>International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems<\/em>, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">pelaporan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">pelaporan eksternal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap data Rekam Medis Elektronik secara kuantitatif dan kualitatif.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Selain pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan alasan tertentu tidak dapat menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik harus melakukan pengindekan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">6) Pengindeksan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan pengelompokan data paling sedikit berupaindeks:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">namaPasien;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">alamat;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">jenispenyakit;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">tindakan\/operasi;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">kematian.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 6<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Penginputan Data Untuk Klaim Pembiayaan<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 19<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Penginputan data untuk klaim pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan penginputan kode klasifikasi penyakit pada aplikasi pembiayaan berdasarkan hasil diagnosis dan tindakan yang ditulis oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan Rekam Medis, dalam rangka pengajuan penagihan biaya\u00a0pelayanan.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf \u00a07 Penyimpanan Rekam Medis\u00a0Elektronik<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 20<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan penyimpanan data Rekam Medis pada media penyimpanan berbasis digital pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) server;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) sistem komputasi awan (<em>cloud computing<\/em>) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki cadangan data (<em>backup <\/em><em>system).<\/em><\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Cadangan data (<em>backup system) <\/em>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) dilakukan secara periodik;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 21 :<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terhubung\/terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 22 :\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, memanfaatkan data, dan hal lain yang merugikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pakta integritas atau <em>NonDisclosure Agreement <\/em>yang dilampirkan pada saat melakukan perjanjian kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh akses yang tidak terbatas terhadap data Rekam Medis Elektronik yang disimpan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 8 \u2013 Penjaminan Mutu<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 23<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dilakukan secara internal oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit mutu Rekam Medis Elektronik yang dilakukan berkala oleh tim reviu Rekam Medis yang dibentuk oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dilakukan sesuai dengan pedoman Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Selain penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melakukan audit mutu Rekam Medis Elektronik dan dapat melibatkan pihak terkait, sebagai bagian dari pembinaan dan\u00a0 pengawasan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Paragraf 9<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Transfer Isi Rekam Medis Elektronik<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 24 :\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Transfer isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pengiriman Rekam Medis dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan perorangan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Transfer isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Ketiga<br \/>\nKepemilikan dan Isi Rekam Medis<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 25 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan\/atau penggunaan oleh orang, dan\/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada \u00a0ayat (1).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 26<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Isi Rekam Medis milik Pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) Pasien dalam keadaan darurat.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiriatas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) identitas Pasien;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">d) nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">8) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">9) Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis \u00a0dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">10) Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">11) Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 27 :\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Isi Rekam Medis Elektronik terdiriatas:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) dokumentasi administratif;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) dokumentasi klinis.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Dokumentasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi dokumentasi pendaftaran.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Dokumentasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mengembangkan isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman Rekam Medis<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 28 :\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus membuka akses seluruh isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi Rekam Medis Elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Pengolahan data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan\/atau pembuatan kebijakan bidang kesehatan, dengan memperhatikan prinsip kedokteran berbasis bukti (<em>evidence based<\/em>), etika kedokteran, dan ketentuan peraturan perundang- undangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Data kesehatan yang dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain berasal dari data Rekam Medis Elektronik, juga dapat berasal dari data lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan\/atau institusi lain.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Keempat Keamanan dan Perlindungan Data<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pasal 29<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi,meliputi:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) kerahasiaan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) integritas;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) ketersediaan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang \u00a0ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal\u00a030<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan hak akses kepada Tenaga Kesehatan dan\/atau tenaga lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Pemberianhak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak untuk :<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) penginputan data;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) perbaikan data;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) melihat data.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pengisian data administratif dan data klinis Pasien, yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangan bidang masing- masing.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data administratif dan data klinis Pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">6) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan petugas administrasi termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan batas waktu paling lama 2\u00d724 jam sejak data di input.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">7) Dalam hal kesalahan data administratif diketahui melebihi tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perbaikan data dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan\/atau pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">8) Melihat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan informasi terkait data di dalam Rekam Medis Elektronik untuk keperluan pelayanan atau administrasi.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">9) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan prinsip keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 31 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Selain pemberian hak ases sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi Rekam Medis Elektronik dan identitas penanda tangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Kelima Kerahasiaan<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 32<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:<\/span>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan\/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">pimpinan Fasilitas PelayananKesehatan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">badan hukum\/korporasi dan\/atau Fasilitas PelayananKesehatan;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">mahasiswa \/ siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan\/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Keenam Pembukaan Isi Rekam Medis<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 33 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) atas persetujuan Pasien; dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) tidak atas persetujuan Pasien.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 34 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatanPasien;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) permintaan Pasien sendiri;dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Dalam hal Pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami\/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan\/atau saudara kandung Pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">5) Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ahli waris.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">6) Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">7) Pembukaan isi Rekam Medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan secara tertulis dan\/atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 35 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakanhukum;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) penegakan etik ataudisiplin;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) audit medis;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">d) penanganan kejadian luar biasa\/wabah penyakit menular\/kedaruratan kesehatan masyarakat\/ bencana;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">e) pendidikan danpenelitian;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">f) upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">g) ain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 36 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jendral.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang menyampaikan permintaan pembukaan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pembukaan isi Rekam Medis yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen Rekam Medis dan\/atau memperlihatkan dokumen asli.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 37 :<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dalam hal pembukaan isi Rekam Medis untuk kepentingan:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) penanganan kejadian luar biasa\/wabah penyakit menular\/kedaruratan kesehatan masyarakat\/bencana; dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat,<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">identitas Pasien dapat dibuka kepada institusi yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan\u00a0 peraturan perundang-undangan.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian \u00a0Ketujuh \u2013 Pelepasan Hak Atas Isi Rekam Medis<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 38 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Pasien dan\/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan \u00a0untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Kedelapan Jangka Waktu Penyimpanan<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 39<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, data Rekam Medis Elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Pemusnahan Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 40<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam pedoman Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3><span style=\"color: #000000;\"><strong>BAB III PEMBINAAN DAN\u00a0PENGAWASAN<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Kesatu Umum<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 41<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Menteri, gubernur, dan bupati\/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang- undangan.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati\/walikota dapat melibatkan pihak lain yang terkait.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik diarahkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan Rekam Medis Elektronik.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) sosialisasi;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) monitoring dan evaluasi;dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">c) bimbingan teknis.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Bagian Kedua Sanksi<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 42<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Pengenaan sanksi administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Direktur<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) teguran tertulis;dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 43 :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Sanksi administratif dikenakan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) pengaduan;dan\/atau<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) hasil monitoring dan evaluasi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud\u00a0 pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jendral.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 44<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">1) Pengaduansebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan\/atau institusi\/lembaga\/instansi\/organisasi.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) dilakukan secara tertulis;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmemuat:<\/span>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">a) nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;dan<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">b) keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>BAB IV \u2013 KETENTUAN PENUTUP<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 45<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 46<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269\/MENKES\/PER\/III\/2008 tentang Rekam Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pasal 47<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ditetapkan di Jakarta<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">pada tanggal 31 Agustus 2022<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">BUDI G. SADIKIN<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Diundangkan di Jakarta<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">pada tanggal 31 Agustus 2022<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">YASONNA H. LAOLY<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 829<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wajib e-RM Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis , Download Disini ! PERATURAN [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,5],"tags":[],"class_list":["post-27","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-permenkes","category-rme"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":102,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27\/revisions\/102"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gretha.my.id\/rme\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}